You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
DPRD Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

DPRD Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017.

Alhamdulillah kita hari ini telah  menyelesaikan dan mengesahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017

Pengesahan perda ini dilakukan setelah 64 orang anggota dewan menyetujui secara lisan rancangan perda tersebut melalui forum rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

"Alhamdulillah kita hari ini telah menyelesaikan dan mengesahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2017," ujar Prasetio di lokasi, Rabu (25/7).

DPRD Terima Raperda LKPJ APBD 2017

Pada kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Pras ini pun meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari hasil laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Rekomendasi tersebut antara lain, mendorong eksekutif melakukan rencana aksi perbaikan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang efisien dan efektif serta memperbaiki mekanisme penghapusan aset.

Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga meminta Gubernur agar segera mengangkat pejabat definitif untuk mengoptimalkan serapan anggaran serta menguatkan fungsi Bappeda dan Inspektorat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1451 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1376 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1286 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1259 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1127 personFolmer